contoh sengketa internasional

                           TUGAS PKN

CONTOH SENGKETA INTERNASIONAL

 

Disusun Oleh:

Bagus Noviansyah

SMA NEGERI 1 KUTASARI

TAHUN AJARAN 2012/2013

1.Nama Negara yang bersengketa : Irak dan Kuwait
• Penyebabnya :
Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam perang Iran-Irak. Irak sangat membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca-perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki.
• Cara Penyelesaian :
Dewan Keamanan PBB mengambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.
• Solusi menurut saya :
Sebaiknya negara – negara di dunia tidak ada yang saling iri karena keunggulan di setiap negara itu berbeda – beda. Ada yang unggul di bidang pertanian, ada yang unggul di bidang pertambangan, dan sebagainya. Seharusnya harus saling berkerja sama melengkapi satu sama lain. Jangan saling iri yang akhirnya juga rugi karena muncul perang dan orang yang tidak berdosa menjadi terbunuh. Jadi, intinya kita harus saling berkerja sama agar hidup menjadi damai.

2.Sengketa internasional antara Indonesia dan timor leste.
Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga oleh Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara KesatuanRepublik Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste.
Penyelesaian sengketa
Permasalahan perbatasan antara RI dan Timor Leste itu kini sedang dalam rencana untuk dikoordinasikan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste dan kemungkinan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan penyelesaian.Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di lima titik yang hingga kini belum diselesaikan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Lima titik tersebut adalah Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat, yang memiliki luas 1.301 hektare (ha) dan sedang dikuasai warga Timor Leste. Tiga titik diantaranya terdapat di perbatasan Kabupaten Belu dan dua di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).Berlarutnya penyelesaian lima titik di perbatasan tersebut mengakibatkan penetapan batas laut kedua negara belum bisa dilakukan. Di lima titik tersebut, ada dua hal yang belum disepakati warga dari kedua negara yakni:
Penetapan batas apakah mengikuti alur sungai terdalam, dan persoalan pembagian tanah.
Semula, pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat batas kedua negara adalah alur sungai terdalam, tetapi tidak disepakati warga, karena alur sungai selalu berubah-ubahSelain itu, ternak milik warga di perbatasan tersebut minum air di sungai yang berada di tapal batas kedua negara.
Jika sapi melewati batas sungai terdalam, warga tidak bisa menghalaunya kembali, karena melanggar batas negara.warga kedua negara yang bermukim di perbatasan harus rela membagi tanah ulayat mereka, karena menyangkut persoalan batas negara

3.Sengketa Internasional Antara Jepang Dan Korea.
Perebutan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku antara China-Jepang telah berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika ECAFE menyatakan bahwa diperairan sekitar Pulau Daioyu/Senkaku terkandung hidrokarbon dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk pulau Daioyu/Senkaku kepada Jepang. Hal inilah yang kemudian diprotes China, karena China merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya.Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978, ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi pulau tersebut.
Ketegangan ini berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan Daioyu. Meskipun protes yang terus menerus dari China maupun Taiwan, namun tahun 1990an Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang telah dibangun oleh kelompok kanan Jepang di Daiyou. Secara resmi
Penyelesaian sengketa.
China memprotes tindakan Jepang atas Pulau tersebut.
Sampai saat ini permasalahan ini belum dapat diselesaikan. Kedua negara telah mengadakan pertemuan untuk membicarakan dan menyelesaikan sengketa. Namun dari beberapa kali pertemuan yang telah dilakukan belum ada penyelesaian, karena kedua negara bersikeras bahwa pulau tersebut merupakan bagian kedaulatan dari negara mereka, akibat overlapping antara ZEE Jepang dan landas kontinen China. Hal inilah yang belum terjawab oleh Hukum laut 1982. Meskipun saat ini banyak yang menggunakan pendekatan median/equidistance line untuk pembagian wilayah yang saling tumpang tindih, namun belum dapat menyelesaikan perebutan antara kedua negara, karena adanya perbedaan interpretasi terhadap definisi equidistance line.
Alternatif lain juga telah ditawarkan untuk penyelesaian konflik, yaitu melalui pengelolaan bersama (JDA, Joint Development Agreement). Sebenarnya dengan pengelolaan bersama tidak hanya akan menyelesaikan sengketa perbatasan laut kedua negara, tetapi memiliki unsur politis. Hal ini akan memperbaiki hubungan China-Jepang, karena menyangkut kepentingan kedua negara, sehingga kedua negara harus selalu menjaga hubungan baik agar kesepakatan dapat berjalan dengan baik. Namun sayangnya tawaran ini ditolak China, padahal sebenarnya kesepakatan ini dapat digunakan untuk membangun masa depan yang cerah bersama Jepang.Melihat sulitnya dicapai kesepakatan China-Jepang, alternatif penyelesaian akhir yang harus ditempuh adalah melalui Mahkamah Internasional. Namun penyelesaian tersebut cukup beresiko, karena hasilnya akan take all or nothing.

5.Filipina Siap Bawa 'Perebutan Sabah' ke Mahkamah Internasional

Pemerintah Filipina siap membawa sengketa perebutan wilayah Sabah antara pemerintah Malaysia dan Kesultanan Sulu Filipina ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Hal ini diputuskan setelah Manila menganalisa konflik dan latar belakangnya.

Juru bicara presiden Filipina Benigno Aquino III, Edwin Lacierda menyatakan, Presiden Aquino telah menugaskan Sekretaris Negara Paquito Ochoa Jr, Menteri Luar Negeri Albert del Rosario, Menteri Hukum Leila de Lima untuk mempelajari sengketa Sabah.

"Bila mereka menemukan dasar yang kuat atas klaim Sulu ke Sabah, maka kami akan bawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Kami akan meminta bantuan pengacara untuk mengurus kasus ini," kata Lacierda, seperti dilansir Philstar, Rabu (20/3/2013).

Menurut dia, upaya membawa 'perebutan Sabah' ke Pengadilan Internasional merupakan langkah untuk mendapatkan 'win-win solution' atau solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini juga salah satu cara untuk meredam konflik dan membuat Sultan Sulu Jamalul Kiram III menghentikan pengiriman pasukan ke Sabah.

"Lalu bagaimana solusinya? Itu semua ada di tangan mereka, pihak Malaysia dan Sulu. Kami hanya ingin mendamaikan. Kami tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka," kata Lacierda.

Pemerintah Filipina, sambung Lacierda, selalu berusaha mengimbau kedua belah pihak untuk berdamai. "Kami selalu menyerukan untuk meletakkan senjata dan mari kita berdialog. Tapi ini sudah kelewatan. Pertumpahan darah telah terlanjur terjadi," ujar Lacierda.

Sekretaris Kabinet Presiden Filipina Benigno Aquino III, Jose Rene Almendras menyatakan, pemerintah Filipina serius untuk menyelesaikan sengketa Sabah. Manila tidak akan menyerah tuntaskan permasalahan.

"Kami selalu mengikuti perkembangan dan mencoba mendalami masalah ini," ujar Almendras.

Pemerintah Filipina, sambung dia, tengah mempersiapkan langkah hukum bagaimana mengatasi konflik Sabah ke Mahkamah Internasional. Namun belum memanggil pengacara. (Riz)

6.Malaysia kalah oleh Singapura dalam sengketa pulau

Ini ada berita mengenai kekalahan Malaysia oleh Singapura di Mahkamah Internasional dalam memperebutkan pulau yang terletak 65 km dari Singapura dan hanya 10 km dari Malaysia.
Sekedar info bagi yang belum membacanya, dan juga bagi rekan yang menyukai berita sejenis ini.

Sabtu, 24 Mei 2008 | 15:11 WIB

KUALA LUMPUR, SABTU - Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi minta warga Malaysia tenang dalam menyikapi putusan mahkamah internasional yang memberikan hak sebuah pulau sengketa kepada tetangganya, Singapura.

"Setiap diskusi yang diadakan atau tindakan yang diambil harus dilakukan dengan cara damai dan kesepahaman kedua pihak," kata Badawi seperti dikutip harian The Star, Sabtu (24/5).

Badawi mengatakan ia berencana bertemu dengan sultan Johor untuk menjelaskan putusan itu. "Akan ada orang-orang emosional, khususnya di Johor," kata Badawi.

Mahkamah Internasional, Jumat (23/5), mengesahkan kepemilikan Singapura atas sebuah pulau seluas 0,8 hektar yang terletak di ujung selatan Semenajung Malaysia. Pulau itu dianggap sangat strategis sehingga di situ ditempatkan sebuah mercu suar.

Pulau yang terletak di pintu masuk selat Singapura itu dikenal di hampir semua peta sebagai Pulau Pedra Branca. Namun oleh Malaysia dinamai Pulau Batu Puteh. Pulau itu terletak 65 km dari Singapura dan hanya 10 km dari Malaysia.

Kedua bekas koloni Inggris itu bersatu pada 1963, tetapi bercerai dua tahun kemudian setelah terlibat perselisihan politik yang sengit. Sampai sekarang pun hubungan Malaysia - Singapura tidak terlalu stabil.

Dalam perebutan pulau itu, Malaysia hanya mendapat pulau yang lebih kecil, tidak berpenduduk dan penuh batu. Sedangkan untuk pulau ketiga yang disengketakan, harus diselesaikan kedua negara itu sendiri.

Sengketa itu meletus setelah Malaysia menerbitkan sebuah peta pada 1979 yang memasukkan pulau bermercu suar itu ke dalam wilayahnya untuk kali pertama dalam sejarah modern. Lalu pada 2003, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah itu lewat Mahkamah Internasional.

Putusan pengadilan itu didasarkan kenyataan bahwa Singapura telah berdaulat sejak mercu suar itu beroperasi pada 1851, tanpa secuil pun protes dari Malaysia sampai 30 tahun lalu. Mercu suar itu pun dioperasikan oleh Singapura.

7.sengketa India-Pakistan di Wilayah Kashmir

Kashmir, wilayah sengketa yang terletak di kaki Pegunungan Himalaya, berada di bawah pemerintahan tiga negara. Masyarakat Jammu-Kas­hmir masuk wilayah India, sedangkan warga Jammu-Ladakh dan Kashmir-Pakistan masing-masing dikuasai Tiongkok dan Pakistan. Di antara ketiganya, hanya Jammu-Kashmir yang bergolak dan menuntut merdeka. Sejak 1989, Jammu-Kashmir berusaha melepaskan diri dari India. Namun perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari India belum berhasil. Malah
Sengketa Kashmir muncul saat India dan Pakistan ikut campur. Secara geografis, Kashmir seharusnya masuk wilayah Pakistan. Tapi, konspirasi jahat para pemimpin India dan sejumlah tokoh Kashmir sukses meng­hentikan deklarasi wilayah ini sebagai bagian dari Pakistan. India dan Pakistan, masing-masing, menguasai sebagian wilayah di Himalaya itu tapi mengklaimnya secara keseluruhan. Percekcokan tersebut telah membuat hubungan antara kedua negara bertetangga itu tegang selama hampir enam dasawarsa dan menyulut dua dari tiga perang mereka sejak 1947. Militer India dan Pakistan telah menjaga pelaksanaan gencatan senjata di sepanjang Jalur Pemantauan (LoC), yang dijaga oleh paling banyak personil militer, di Kashmir sejak November 2003.
Dalam beberapa pertemuan, India menolak usul Pakistan seperti pemberian kemerdekaan kepada Kashmir atau pemantauan bersama wilayah Himalaya tersebut, atau demiliterisasi Kashmir dan penempatan beberapa bagian ke dalam mandat PBB. Hal inilah yang cenderung menghambat proses penyelesaian sengketa di wilayah tersebut. Pada Januari 2006 lalu kedua negara mengadakan pertemuan dan menghasilkan beberapa resolusi untuk penyelesaian sengketa diantara kedua negara ini, namun tampaknya hal itu masih jauh daru yang diharapkan.
India menyatakan Pakistan belum memenuhi janji guna menghentikan aksi kekerasan oleh gerilyawan Muslim yang berpangkalan di wilayah yang dikuasai Pakistan dan memerangi kekuasaan New Delhi di Kashmir.
Lebih dari 40.000 orang telah tewas sejak aksi separatis meletus di Kashmir India pada 1989. Islamabad menyatakan telah menindak kelompok garis keras dan telah meminta New Delhi mengurangi jumlah tentara di Kashmir.
Langkah-langkah penyelesaian konflik Pakistan-India
Selama ini konflik tersebut tak juga selesai tidak lain karena adanya saling ketidakpercayaan diantara kedua negara. Pos perbatasan yang dibuat di sepanjang wilayah perbatasan juga menjadi penyebab mengapa penyelesaian sengketa ini selalu berakhir dengan perang terbuka dan menelan korban. Hal ini harus terus dimonitoring dengan mendorong adanya pertemuan berkala antara pemimipin militer kedua negara.
Pakistan juga selalu mengusulkan pembicaraan tingkat ahli guna mencegah kejadian di laut dan mendesak langkah pada akhirnya guna membuat Asia Selatan daerah bebas rudal balistik. Semua usul tersebut diperkirakan dibahas secara singkat Rabu, sebelum dibawa ke berbagai forum yang dibentuk berdasarkan apa yang disebut Dialog Gabungan antara kedua negara bertetangga itu.
Salah satu hal yang perlu ditindak lanjuti adalah pembahasan guna meningkatkan kontak antara rakyat Kashmir yang terpecah. Misalnya semua itu meliputi layanan bus yang diusulkan antara Poonch di Kashmir India dan Rawalakot di daerah Pakistan dan layanan truk antara ibukota Kashmir India, Srinagar, dan Muzaffarabad di Kashmir Pakistan. Layanan bus antara Srinagar dan Muzaffarabad dimulai April lalu, setelah hampir 60 tahun, dalam apa yang dipandang sebagai hasil nyata pertama proses perdamaian. Pembukaan lebih banyak tempat bagi rakyat Kashmir agar mereka bisa saling bertemu dan pemberian izin kepada peziarah untuk menyeberangi perbatasan sengketa juga siap dibahas. “terorisme” atau kekerasan oleh kelompok garis keras merupakan satu masalah yang harus dibahas.

8.Cina dan Korea Selatan Rundingkan Sengketa Korea Utara

Beijing : Presiden Cina Hu Jintao menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun untuk membicarakan sikap kedua negara terhadap konflik Korea Utara. Tema utama pertemuan di Beijing ini adalah mengenai dampak uji coba atom Korea Utara terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut. Cina dan Korea Selatan mewakili posisi yang menuntut agar sanksi yang diberikan kepada Korea Utara tidak sekeras yang diinginkan Amerika Serikat. Menurut salah seorang anggota delegasi Korea Selatan, reaksi yang emosional dan berlebihan adalah langkah yang salah.

9.Jepang protes China terkait pulau sengketa

Tokyo (ANTARA News) - Tokyo memanggil utusan China pada hari Selasa sebagai bentuk protes terhadap Beijing karena mengirimkan kapalnya memasuki kepulauan yang diklaim sebagai milik Jepang.

"Kementerian luar negeri telah memanggil duta besar China terkait kapal yang memasuki kawasan kepulauan Senkaku," kata sumber kementerian luar negeri merujuk pada klaim pulau yang memiliki sebutan Diaoyus versi Beijing.

Langkah itu diambil setelah China menempatkan kapalnya dalam jangka waktu lama di pulau sengketa. Konflik kedua negara mengancam perekonomian dua negara perekonomian teerbesar Asia itu.

Dua kapal patroli tersebut tiba pada pukul 9.30 waktu setempat (8.30 WIB) dan tinggal selama 14 jam, kata penjaga pantai Jepang.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam jumpa persnya mengatakan bahwa tindakan China itu tidak bisa diterima.

Dia mengatakan telah memanggil Duta Besar China Cheng Yonghua sebagai aksi protes.

Kapal China berulang kali berkeliaran di perairan kepulauan sengketa. Pengamat menilainya sebagai upaya Beijing menormalkan kawasan yang tidak dijaga Tokyo.

Pesawat tempur China juga pernah memasuki kawasan udara Diaoyus atau Senkaku yang direspon dengan pengusiran oleh jet tempur Jepang.

Dalam beberapa pekan terakhir kedua negara kerap mengerahkan armada militernya meski tidak terjadi pertempuran.

Namun para pakar menilai konfrontasi kedua negara yang meningkat dapat memicu konflik bersenjata.

Pada Sabtu, Perdana Menteri Shinzo Abe mengunjungi Okinawa menjanjikan akan membela Jepang dari provokasi beberapa saat setelah dia resmi memimpin.

Abe meningkatkan anggaran militer Jepang sekaligus menjadi angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pertahanan wilayah di sepanjang Laut China Timur.

"Provokasi terus mendera Jepang baik tanah, air dan udara yang menjadi kedaulatan kita," kata Abe di hadapan tentara di kota Naha.

Jepang telah memperbaharui armada tempurnya dengan membentuk unit khusus dalam rentang tiga tahun dengan 10 kapal patroli, dua helikopter pengangkut dan 600 tentara yang berpatroli di perbatasan sepanjang Laut China Timur.

Abe telah melakukan perombakan pemerintahan dan melakukan penguatan diplomatik dengan negara lain.

Saat menjelang pemilu Desember dia menyerukan penguatan politik Jepang.

Setelah berkuasa, dia mengunjungi tiga negara di Asia Tenggara untuk memperkuat hubungan dengan negara di kawasan itu.
(A061)

10.Pulau Wisata Jadi Sengketa China dan Vietnam

Beijing - Kepulauan wisata Paracel jadi sengketa antara China dan Vietnam selama lebih dari 20 tahun. Kepulauan ini berada di Laut Cina Selatan dengan karang cantik serta perairan jernih. Tak peduli sengketa, China tetap mendatangkan wisatawan ke sana.

Meski sengketa kepemilikan masih menghinggapi Kepulauan Paracel, namun China membuka pintu bagi turis untuk mengunjungi kepulauan tersebut. Letaknya berada di Laut Cina Selatan dan terdiri dari kumpulan karang dan pulau kecil yang cantik. Langkah China ini diduga untuk membuat jengkel Vietnam, negara yang mengklaim memiliki kepulauan tersebut.

Kapal pesiar berkapasitas 1.965 penumpang milik Haihang Group sudah siap berlayar ke Paracel, sementara Hainan Harbour and Shipping Co tengah membangun kapal pesiar lainnya.

"Turis bisa makan dan tidur di kapal, lalu mendarat di pulau untuk melihat-lihat," ujar Wakil Gubernur Provinsi Hainan, Tan Li, sebagaimana dilansir Reuters mengutip Kantor Berita Xinhua, Minggu (7/4/2013).

Hanya ada satu hotel dengan 56 kamar di Pulau Woody, pulau terbesar di Paracel. Tahun lalu, China membangun garnisun militer di pusat pulau ini, tepatnya di Kota Sansha. Tan menyebut otoritas lokal akan membangun infrastruktur pendukung di Sansha, termasuk pelabuhan, persediaan air, serta fasilitas pembuangan.

Sejak China mengambil alih Paracel pada 1974 setelah bentrok dengan Vietnam Selatan, muncul sejumlah klaim atas siapa pemilik kumpulan 40 pulau kecil tersebut. Termasuk salah satunya dengan Taiwan.

Di bagian Laut Cina Selatan lain, Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia dan Filipina juga mengklaim memiliki sejumlah pulau, termasuk Pulau Spratly. Dengan Jepang, China berselisih mengenai Laut Cina Timur.