TUGAS PKN
CONTOH SENGKETA
INTERNASIONAL
Disusun
Oleh:
Bagus
Noviansyah
SMA NEGERI 1 KUTASARI
TAHUN AJARAN 2012/2013
1.Nama Negara yang bersengketa : Irak dan Kuwait
• Penyebabnya :
Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah
Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam perang Iran-Irak. Irak sangat
membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya harga
petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab
yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas
Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca-perang melawan Iran, Kuwait membantu
Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak
mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam
pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki.
• Cara Penyelesaian :
Dewan Keamanan PBB mengambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk
tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya
kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya
peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan
Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.
• Solusi menurut saya :
Sebaiknya negara – negara di dunia tidak ada yang saling iri karena
keunggulan di setiap negara itu berbeda – beda. Ada yang unggul di bidang
pertanian, ada yang unggul di bidang pertambangan, dan sebagainya. Seharusnya
harus saling berkerja sama melengkapi satu sama lain. Jangan saling iri yang
akhirnya juga rugi karena muncul perang dan orang yang tidak berdosa menjadi
terbunuh. Jadi, intinya kita harus saling berkerja sama agar hidup menjadi
damai.
2.Sengketa internasional antara Indonesia
dan timor leste.
Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia,
tetapi juga oleh Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara
KesatuanRepublik Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini
dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor
Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah
Utara (RI) dengan Timor Leste.
Penyelesaian sengketa
Permasalahan perbatasan antara RI dan Timor Leste itu kini sedang dalam
rencana untuk dikoordinasikan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Timor
Leste dan kemungkinan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
mendapatkan penyelesaian.Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste,
khususnya di lima titik yang hingga kini belum diselesaikan akan dibawa ke
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Lima titik tersebut adalah Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu
Banat, yang memiliki luas 1.301 hektare (ha) dan sedang dikuasai warga Timor
Leste. Tiga titik diantaranya terdapat di perbatasan Kabupaten Belu dan dua di
perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).Berlarutnya
penyelesaian lima titik di perbatasan tersebut mengakibatkan penetapan batas
laut kedua negara belum bisa dilakukan. Di lima titik tersebut, ada dua hal
yang belum disepakati warga dari kedua negara yakni:
Penetapan batas apakah mengikuti alur sungai terdalam, dan persoalan pembagian
tanah.
Semula, pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat batas kedua negara
adalah alur sungai terdalam, tetapi tidak disepakati warga, karena alur sungai
selalu berubah-ubahSelain itu, ternak milik warga di perbatasan tersebut minum
air di sungai yang berada di tapal batas kedua negara.
Jika sapi melewati batas sungai terdalam, warga tidak bisa menghalaunya kembali,
karena melanggar batas negara.warga kedua negara yang bermukim di perbatasan
harus rela membagi tanah ulayat mereka, karena menyangkut persoalan batas
negara
3.Sengketa Internasional Antara Jepang Dan
Korea.
Perebutan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku antara China-Jepang telah
berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika ECAFE menyatakan
bahwa diperairan sekitar Pulau Daioyu/Senkaku terkandung hidrokarbon dalam
jumlah besar. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat
menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk pulau Daioyu/Senkaku
kepada Jepang. Hal inilah yang kemudian diprotes China, karena China merasa
bahwa pulau tersebut adalah miliknya.Sengketa ini semakin berkembang pada tahun
1978, ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi
pulau tersebut.
Ketegangan ini berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan
Daioyu. Meskipun protes yang terus menerus dari China maupun Taiwan, namun
tahun 1990an Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang telah dibangun oleh
kelompok kanan Jepang di Daiyou. Secara resmi
Penyelesaian sengketa.
China memprotes tindakan Jepang atas Pulau tersebut.
Sampai saat ini permasalahan ini belum dapat diselesaikan. Kedua negara telah
mengadakan pertemuan untuk membicarakan dan menyelesaikan sengketa. Namun dari
beberapa kali pertemuan yang telah dilakukan belum ada penyelesaian, karena
kedua negara bersikeras bahwa pulau tersebut merupakan bagian kedaulatan dari
negara mereka, akibat overlapping antara ZEE Jepang dan landas kontinen China.
Hal inilah yang belum terjawab oleh Hukum laut 1982. Meskipun saat ini banyak
yang menggunakan pendekatan median/equidistance line untuk pembagian wilayah
yang saling tumpang tindih, namun belum dapat menyelesaikan perebutan antara
kedua negara, karena adanya perbedaan interpretasi terhadap definisi
equidistance line.
Alternatif lain juga telah ditawarkan untuk penyelesaian konflik, yaitu
melalui pengelolaan bersama (JDA, Joint Development Agreement). Sebenarnya
dengan pengelolaan bersama tidak hanya akan menyelesaikan sengketa perbatasan
laut kedua negara, tetapi memiliki unsur politis. Hal ini akan memperbaiki
hubungan China-Jepang, karena menyangkut kepentingan kedua negara, sehingga
kedua negara harus selalu menjaga hubungan baik agar kesepakatan dapat berjalan
dengan baik. Namun sayangnya tawaran ini ditolak China, padahal sebenarnya
kesepakatan ini dapat digunakan untuk membangun masa depan yang cerah bersama
Jepang.Melihat sulitnya dicapai kesepakatan China-Jepang, alternatif
penyelesaian akhir yang harus ditempuh adalah melalui Mahkamah Internasional.
Namun penyelesaian tersebut cukup beresiko, karena hasilnya akan take all or
nothing.
Pemerintah Filipina siap membawa sengketa perebutan wilayah Sabah antara
pemerintah Malaysia dan Kesultanan Sulu Filipina ke Mahkamah Internasional atau
International Court of Justice (ICJ). Hal ini diputuskan setelah Manila
menganalisa konflik dan latar belakangnya.
Juru bicara presiden Filipina Benigno Aquino III, Edwin Lacierda menyatakan,
Presiden Aquino telah menugaskan Sekretaris Negara Paquito Ochoa Jr, Menteri
Luar Negeri Albert del Rosario, Menteri Hukum Leila de Lima untuk mempelajari
sengketa Sabah.
"Bila mereka menemukan dasar yang kuat atas klaim Sulu ke Sabah, maka kami
akan bawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Kami akan meminta bantuan pengacara
untuk mengurus kasus ini," kata Lacierda, seperti dilansir
Philstar,
Rabu (20/3/2013).
Menurut dia, upaya membawa 'perebutan Sabah' ke Pengadilan Internasional
merupakan langkah untuk mendapatkan 'win-win solution' atau solusi yang
menguntungkan kedua belah pihak. Ini juga salah satu cara untuk meredam konflik
dan membuat Sultan Sulu Jamalul Kiram III menghentikan pengiriman pasukan ke
Sabah.
"Lalu bagaimana solusinya? Itu semua ada di tangan mereka, pihak Malaysia
dan Sulu. Kami hanya ingin mendamaikan. Kami tidak tahu apa yang ada di pikiran
mereka," kata Lacierda.
Pemerintah Filipina, sambung Lacierda, selalu berusaha mengimbau kedua belah
pihak untuk berdamai. "Kami selalu menyerukan untuk meletakkan senjata dan
mari kita berdialog. Tapi ini sudah kelewatan. Pertumpahan darah telah
terlanjur terjadi," ujar Lacierda.
Sekretaris Kabinet Presiden Filipina Benigno Aquino III, Jose Rene Almendras
menyatakan, pemerintah Filipina serius untuk menyelesaikan sengketa Sabah.
Manila tidak akan menyerah tuntaskan permasalahan.
"Kami selalu mengikuti perkembangan dan mencoba mendalami masalah
ini," ujar Almendras.
Pemerintah Filipina, sambung dia, tengah mempersiapkan langkah hukum bagaimana
mengatasi konflik Sabah ke Mahkamah Internasional. Namun belum memanggil
pengacara. (Riz)
6.Malaysia
kalah oleh Singapura dalam sengketa pulau
Ini ada berita mengenai kekalahan Malaysia oleh Singapura di
Mahkamah Internasional dalam memperebutkan pulau yang terletak 65 km dari
Singapura dan hanya 10 km dari Malaysia.
Sekedar info bagi yang belum membacanya, dan juga bagi rekan yang menyukai
berita sejenis ini.
Sabtu, 24 Mei 2008 | 15:11 WIB
KUALA LUMPUR, SABTU - Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi minta warga
Malaysia tenang dalam menyikapi putusan mahkamah internasional yang memberikan
hak sebuah pulau sengketa kepada tetangganya, Singapura.
"Setiap diskusi yang diadakan atau tindakan yang diambil harus dilakukan
dengan cara damai dan kesepahaman kedua pihak," kata Badawi seperti
dikutip harian The Star, Sabtu (24/5).
Badawi mengatakan ia berencana bertemu dengan sultan Johor untuk menjelaskan
putusan itu. "Akan ada orang-orang emosional, khususnya di Johor,"
kata Badawi.
Mahkamah Internasional, Jumat (23/5), mengesahkan kepemilikan Singapura atas
sebuah pulau seluas 0,8 hektar yang terletak di ujung selatan Semenajung
Malaysia. Pulau itu dianggap sangat strategis sehingga di situ ditempatkan
sebuah mercu suar.
Pulau yang terletak di pintu masuk selat Singapura itu dikenal di hampir semua
peta sebagai Pulau Pedra Branca. Namun oleh Malaysia dinamai Pulau Batu Puteh.
Pulau itu terletak 65 km dari Singapura dan hanya 10 km dari Malaysia.
Kedua bekas koloni Inggris itu bersatu pada 1963, tetapi bercerai dua tahun
kemudian setelah terlibat perselisihan politik yang sengit. Sampai sekarang pun
hubungan Malaysia - Singapura tidak terlalu stabil.
Dalam perebutan pulau itu, Malaysia hanya mendapat pulau yang lebih kecil,
tidak berpenduduk dan penuh batu. Sedangkan untuk pulau ketiga yang
disengketakan, harus diselesaikan kedua negara itu sendiri.
Sengketa itu meletus setelah Malaysia menerbitkan sebuah peta pada 1979 yang
memasukkan pulau bermercu suar itu ke dalam wilayahnya untuk kali pertama dalam
sejarah modern. Lalu pada 2003, kedua negara sepakat menyelesaikan masalah itu
lewat Mahkamah Internasional.
Putusan pengadilan itu didasarkan kenyataan bahwa Singapura telah berdaulat
sejak mercu suar itu beroperasi pada 1851, tanpa secuil pun protes dari
Malaysia sampai 30 tahun lalu. Mercu suar itu pun dioperasikan oleh Singapura.
7.sengketa India-Pakistan di Wilayah Kashmir
Kashmir, wilayah sengketa yang terletak di kaki Pegunungan Himalaya, berada
di bawah pemerintahan tiga negara. Masyarakat Jammu-Kashmir masuk wilayah
India, sedangkan warga Jammu-Ladakh dan Kashmir-Pakistan masing-masing dikuasai
Tiongkok dan Pakistan. Di antara ketiganya, hanya Jammu-Kashmir yang bergolak
dan menuntut merdeka. Sejak 1989, Jammu-Kashmir berusaha melepaskan diri dari
India. Namun perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari India belum berhasil.
Malah
Sengketa Kashmir muncul saat India dan Pakistan ikut campur. Secara
geografis, Kashmir seharusnya masuk wilayah Pakistan. Tapi, konspirasi jahat
para pemimpin India dan sejumlah tokoh Kashmir sukses menghentikan deklarasi
wilayah ini sebagai bagian dari Pakistan. India dan Pakistan, masing-masing,
menguasai sebagian wilayah di Himalaya itu tapi mengklaimnya secara
keseluruhan. Percekcokan tersebut telah membuat hubungan antara kedua negara
bertetangga itu tegang selama hampir enam dasawarsa dan menyulut dua dari tiga
perang mereka sejak 1947. Militer India dan Pakistan telah menjaga pelaksanaan
gencatan senjata di sepanjang Jalur Pemantauan (LoC), yang dijaga oleh paling
banyak personil militer, di Kashmir sejak November 2003.
Dalam beberapa pertemuan, India menolak usul Pakistan seperti pemberian
kemerdekaan kepada Kashmir atau pemantauan bersama wilayah Himalaya tersebut,
atau demiliterisasi Kashmir dan penempatan beberapa bagian ke dalam mandat PBB.
Hal inilah yang cenderung menghambat proses penyelesaian sengketa di wilayah
tersebut. Pada Januari 2006 lalu kedua negara mengadakan pertemuan dan
menghasilkan beberapa resolusi untuk penyelesaian sengketa diantara kedua
negara ini, namun tampaknya hal itu masih jauh daru yang diharapkan.
India menyatakan Pakistan belum memenuhi janji guna menghentikan aksi
kekerasan oleh gerilyawan Muslim yang berpangkalan di wilayah yang dikuasai
Pakistan dan memerangi kekuasaan New Delhi di Kashmir.
Lebih dari 40.000 orang telah tewas sejak aksi separatis meletus di Kashmir
India pada 1989. Islamabad menyatakan telah menindak kelompok garis keras dan
telah meminta New Delhi mengurangi jumlah tentara di Kashmir.
Langkah-langkah penyelesaian konflik Pakistan-India
Selama ini konflik tersebut tak juga selesai tidak lain karena adanya saling
ketidakpercayaan diantara kedua negara. Pos perbatasan yang dibuat di sepanjang
wilayah perbatasan juga menjadi penyebab mengapa penyelesaian sengketa ini
selalu berakhir dengan perang terbuka dan menelan korban. Hal ini harus terus
dimonitoring dengan mendorong adanya pertemuan berkala antara pemimipin militer
kedua negara.
Pakistan juga selalu mengusulkan pembicaraan tingkat ahli guna mencegah
kejadian di laut dan mendesak langkah pada akhirnya guna membuat Asia Selatan daerah
bebas rudal balistik. Semua usul tersebut diperkirakan dibahas secara singkat
Rabu, sebelum dibawa ke berbagai forum yang dibentuk berdasarkan apa yang
disebut Dialog Gabungan antara kedua negara bertetangga itu.
Salah satu hal yang perlu ditindak lanjuti adalah pembahasan guna
meningkatkan kontak antara rakyat Kashmir yang terpecah. Misalnya semua itu
meliputi layanan bus yang diusulkan antara Poonch di Kashmir India dan
Rawalakot di daerah Pakistan dan layanan truk antara ibukota Kashmir India, Srinagar,
dan Muzaffarabad di Kashmir Pakistan. Layanan bus antara Srinagar dan
Muzaffarabad dimulai April lalu, setelah hampir 60 tahun, dalam apa yang
dipandang sebagai hasil nyata pertama proses perdamaian. Pembukaan lebih banyak
tempat bagi rakyat Kashmir agar mereka bisa saling bertemu dan pemberian izin
kepada peziarah untuk menyeberangi perbatasan sengketa juga siap dibahas.
“terorisme” atau kekerasan oleh kelompok garis keras merupakan satu masalah
yang harus dibahas.
8.Cina dan Korea Selatan Rundingkan Sengketa
Korea Utara
Beijing : Presiden Cina Hu Jintao menyambut kedatangan Presiden Korea
Selatan Roh Moo Hyun untuk membicarakan sikap kedua negara terhadap konflik
Korea Utara. Tema utama pertemuan di Beijing ini adalah mengenai dampak uji
coba atom Korea Utara terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut. Cina dan
Korea Selatan mewakili posisi yang menuntut agar sanksi yang diberikan kepada
Korea Utara tidak sekeras yang diinginkan Amerika Serikat. Menurut salah
seorang anggota delegasi Korea Selatan, reaksi yang emosional dan berlebihan
adalah langkah yang salah.
9.Jepang protes China terkait pulau sengketa
Tokyo (ANTARA News) - Tokyo memanggil utusan China
pada hari Selasa sebagai bentuk protes terhadap Beijing karena mengirimkan
kapalnya memasuki kepulauan yang diklaim sebagai milik Jepang.
"Kementerian luar negeri telah memanggil duta
besar China terkait kapal yang memasuki kawasan kepulauan Senkaku," kata
sumber kementerian luar negeri merujuk pada klaim pulau yang memiliki sebutan
Diaoyus versi Beijing.
Langkah itu diambil setelah China menempatkan kapalnya
dalam jangka waktu lama di pulau sengketa. Konflik kedua negara mengancam
perekonomian dua negara perekonomian teerbesar Asia itu.
Dua kapal patroli tersebut tiba pada pukul 9.30 waktu
setempat (8.30 WIB) dan tinggal selama 14 jam, kata penjaga pantai Jepang.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam
jumpa persnya mengatakan bahwa tindakan China itu tidak bisa diterima.
Dia mengatakan telah memanggil Duta Besar China Cheng
Yonghua sebagai aksi protes.
Kapal China berulang kali berkeliaran di perairan
kepulauan sengketa. Pengamat menilainya sebagai upaya Beijing menormalkan
kawasan yang tidak dijaga Tokyo.
Pesawat tempur China juga pernah memasuki kawasan
udara Diaoyus atau Senkaku yang direspon dengan pengusiran oleh jet tempur
Jepang.
Dalam beberapa pekan terakhir kedua negara kerap
mengerahkan armada militernya meski tidak terjadi pertempuran.
Namun para pakar menilai konfrontasi kedua negara yang
meningkat dapat memicu konflik bersenjata.
Pada Sabtu, Perdana Menteri Shinzo Abe mengunjungi
Okinawa menjanjikan akan membela Jepang dari provokasi beberapa saat setelah
dia resmi memimpin.
Abe meningkatkan anggaran militer Jepang sekaligus
menjadi angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pertahanan
wilayah di sepanjang Laut China Timur.
"Provokasi terus mendera Jepang baik tanah, air
dan udara yang menjadi kedaulatan kita," kata Abe di hadapan tentara di
kota Naha.
Jepang telah memperbaharui armada tempurnya dengan
membentuk unit khusus dalam rentang tiga tahun dengan 10 kapal patroli, dua
helikopter pengangkut dan 600 tentara yang berpatroli di perbatasan sepanjang
Laut China Timur.
Abe telah melakukan perombakan pemerintahan dan
melakukan penguatan diplomatik dengan negara lain.
Saat menjelang pemilu Desember dia menyerukan
penguatan politik Jepang.
Setelah berkuasa, dia mengunjungi tiga negara di Asia
Tenggara untuk memperkuat hubungan dengan negara di kawasan itu.
(A061)
10.Pulau Wisata Jadi Sengketa China dan
Vietnam
Beijing - Kepulauan wisata Paracel jadi sengketa antara China dan
Vietnam selama lebih dari 20 tahun. Kepulauan ini berada di Laut Cina Selatan
dengan karang cantik serta perairan jernih. Tak peduli sengketa, China tetap
mendatangkan wisatawan ke sana.
Meski sengketa kepemilikan masih menghinggapi Kepulauan Paracel, namun China
membuka pintu bagi turis untuk mengunjungi kepulauan tersebut. Letaknya berada
di Laut Cina Selatan dan terdiri dari kumpulan karang dan pulau kecil yang
cantik. Langkah China ini diduga untuk membuat jengkel Vietnam, negara yang
mengklaim memiliki kepulauan tersebut.
Kapal pesiar berkapasitas 1.965 penumpang milik Haihang Group sudah siap
berlayar ke Paracel, sementara Hainan Harbour and Shipping Co tengah membangun
kapal pesiar lainnya.
"Turis bisa makan dan tidur di kapal, lalu mendarat di pulau untuk
melihat-lihat," ujar Wakil Gubernur Provinsi Hainan, Tan Li, sebagaimana
dilansir Reuters mengutip Kantor Berita Xinhua, Minggu (7/4/2013).
Hanya ada satu hotel dengan 56 kamar di Pulau Woody, pulau terbesar di Paracel.
Tahun lalu, China membangun garnisun militer di pusat pulau ini, tepatnya di
Kota Sansha. Tan menyebut otoritas lokal akan membangun infrastruktur pendukung
di Sansha, termasuk pelabuhan, persediaan air, serta fasilitas pembuangan.
Sejak China mengambil alih Paracel pada 1974 setelah bentrok dengan Vietnam
Selatan, muncul sejumlah klaim atas siapa pemilik kumpulan 40 pulau kecil
tersebut. Termasuk salah satunya dengan Taiwan.
Di bagian Laut Cina Selatan lain, Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia dan
Filipina juga mengklaim memiliki sejumlah pulau, termasuk Pulau Spratly. Dengan
Jepang, China berselisih mengenai Laut Cina Timur.